BANDARLAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) resmi meluncurkan buku Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dalam acara yang digelar pada Selasa, 18 Februari 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rapat kerja Zona Integritas (ZI) 2025 yang berlangsung di Gedung Student Center FEB Unila.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan sivitas akademika Unila, termasuk Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, dekan fakultas, direktur pascasarjana, serta kepala biro keuangan, kepegawaian, dan umum. Hadir pula Ketua LPMPP serta tim penilai PTN Zona Integritas.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si., menegaskan komitmen Unila dalam menjalankan reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Buku peta jalan ini berisi berbagai instrumen unggulan terkait peningkatan kepuasan layanan, transformasi digital, budaya dan perilaku birokrasi, meritokrasi, kelembagaan, kebijakan, serta pelayanan publik. Kami berharap buku ini dapat menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Unila,” ujar Dr. Habibullah.
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kontribusi Unila dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan membangun birokrasi kelas dunia yang berintegritas dan profesional.
Selain peluncuran buku, dalam rapat kerja ZI 2025, berbagai fakultas di Unila memaparkan program strategis mereka untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan mahasiswa serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Unila.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Unila, di mana sinergi antara pimpinan, akademisi, serta tenaga kependidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional.
Dengan peluncuran buku peta jalan ini, Unila semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan pendidikan tinggi yang unggul, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)
