Kemenkum Siapkan Payung Hukum Pendidikan Inklusif

BANDAR LAMPUNG – Upaya memperkuat hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Timur mulai mendapat landasan regulasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung, Senin (16/11/2026).

Kegiatan dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung, Laila Yunara, serta dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, perwakilan Universitas Lampung, perancang peraturan perundang-undangan, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung.

Ranperda inisiatif Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini dinilai strategis untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan secara setara. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum bagi penyediaan fasilitas, layanan, serta lingkungan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam pembahasan, Laila Yunara menegaskan pentingnya pencermatan menyeluruh terhadap rancangan regulasi, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan.

Menurutnya, Ranperda harus disusun secara cermat agar tidak hanya memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Pembahasan teknis dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Dina Mariana Sirait dan Gunawan. Keduanya memberikan sejumlah pencermatan dan penyesuaian terhadap substansi Ranperda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, regulasi sektoral, serta ketentuan teknis pembentukan produk hukum daerah.

Hasil rapat menyatakan Ranperda tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Melalui harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Lampung mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas.(*)